TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang kelompok manapun berunjuk rasa mengikuti sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Larangan itu untuk mencegah peluang kerusuhan seperti yang mengikuti demonstrasi di depan Bawaslu pada 22 Mei lalu.
Baca juga:
Imbau Pendukung Tak ke MK, Prabowo: Kami Tak Ingin Ada Kerusuhan
"Kami akan lakukan kanalisasi, massa hanya bisa melakukan aksi di depan Patung Kuda (simpang Monas)," ujar Tito dalam apel gabungan bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.
Tito menjelaskan, jika tetap ada demonstrasi, massa akan ditahan di kawasan sekitar Islamic Research & Training Institute (IRTI) Monas dan patung kuda tersebut. Kepolisian, kata Tito, menerapkan larangan mendekat ke MK karena akan mengganggu jalan umum, ketertiban publik, dan hak asasi orang lain.
Sejumlah personel Brimob Polri mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 13 Mei 2019. Apel yang diikuti oleh prajurit TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran tersebut untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan sidang PHPU di MK. ANTARA
Sebanyak 32 ribu personel gabungan TNI dan Polri akan diterjunkan untuk pengamanan selama pelaksanaan sidang di MK tersebut. Sebagian terlibat dalam apel di Monas, Kamis pagi. Apel bertitel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
“Apel diharapkan jadi sarana konsolidasi cek sejauh mana personel dan peralatan untuk pengamanan tersebut,” ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono dalam apel.
Baca juga:
Gerindra Tolak Dikaitkan dengan Kerusuhan 22 Mei di Jakarta
Persidangan digelar di MK mengikuti gugatan yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka meminta MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai peserta pemilihan presiden dengan tuduhan kecurangan. Seperti diketahui hasil pilpres telah ditetapkan sesuai hasil hitung cepat bahwa Jokowi-Ma'ruf unggul dari Prabowo-Sandi.
Persidangan perdana untuk sengketa tersebut akan dilaksanakan pada Jumat, 14 Juni. Sementara sidang MK dijadwalkan akan membuat putusan pada 28 Juni mendatang.
